Abdul Hamid Info - Rocky Gerung heran atas konsep Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersiapkan Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini dari awal diinginkan oleh Presiden Undang-undang investasi. Dari awal kan tema kampanyenya supaya terjadi pertumbuhan. Tak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law,” ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa?. Senin (24/2/2020), di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta.
Rocky Gerung membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi enam persen meski tanpa Omnibus Law. Bahkan, Rocky berpendapat jalan pikiran Jokowi tidak masuk akal.
“Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya (Jokowi) ngaco,” kata dia.
Ia pun mempertanyakan kenapa tak terjadi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Sementara kata Rocky, di era SBY, pertumbuhan ekonomi tetap 6% tanpa Omnibus Law.
“Kenapa tak terjadi pertumbuhan di era Jokowi, kan itu yang harus diperiksa kenapa tak ada pertumbuhan di era Jokowi. Kalau mau 6% pakai Omnibus Law. SBY 6% tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan tersebut buat kita menyadari bahwa Istana lagi menghina akal publik,” kata dia.
Rocky menilai jika RUU Omnibus Law disahkan ada pihak tertentu yang menikmati keuntungan seperti kuota impor dan surat di bidang investasi.
Akan tetapi, ia tak mengatakan siapa pihak tertentu yang menerima keuntungan dari RUU Omnibus Law tersebut.
“Saat ini kami mencari siapa yang punya kepentingan dengan UU, gampang. Andaikan jika UU disahkan minggu pertama siapa yang akan dapat kuota impor, minggu kedua siapa yang telah mendapat surat di bidang, investasi. Sudah jelas dia dia aja,” kata dia.
Sumber:
Advertise