Abdul Hamid Info - Konflik teritorial antara Cina dengan Indonesia di Natuna dinilai bukan hanya pelanggaran hukum semata, melainkan sudah masuk pelanggaran kedaulatan yang mengharuskan Indonesia tegas terhadap pemerintah Cina.
Pernyataan tersebut terlontar dari pengamat hubungan Internasional, Dinna Wisnu saat ditemui usai acara Lembaga Survei Indonesia dengan tema ‘Persepsi Publik Terhadap Negara-Negara Paling Berpengaruh di Asia’, Hotel Erian, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (12/1).
Kehadiran Presiden Joko Widodo di Natuna dinilai belum berhasil menggertak China lantaran sudah mengerti dasar Indonesia yang tidak ingin berperang.
Menurutnya, China sedang menguji kesetiaan pemerintah Indonesia dimana negara tirai bambu tersebut menjadi negara ketiga terbesar penyumbang investasi besar di tanah air.
"Kita sedang diuji kesetiannya. Kita tahu jika memberi bantuan, China selalu minta balik. 'Lalu kamu bisa kasih apa', pamrihnya langsung kelihatan,” jelasnya di lokasi.
Negara lain seperti Amerika juga hampir mirip meski bukan memberi bantuan ekonomi langsung. China, kata dia, langsung memberi bantuan uang cash kepada Indonesia serta meminta loyalitas yang lebih tinggi.
"Jadi artinya jangan anggap China adem ayem, kalem-kalem seperti beberapa waktu lalu. Dia sekarang dalam mood untuk menguji semua, 'betul engga kita (Indonesia) teman-temannya (China) dan apa yang akan kita lakukan ke depan,” jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk tegas dengan permasalahan laut Natuna yang dilanggar oleh Pemerintah Komunis China.
"Sudah saatnya kita antisipasi, jangan sampai betul-betul masuk terus di kawasan kita. Tapi di kementerian sepertinya belum satu suara," tandasnya.[rm]
Advertise