Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kinerja KPU dan Bawaslu di pemilu 2019
Aktivis sekaligus Akademisi, Rocky Gerung mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam proses penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) 2019 ini. Ia menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu lebih disibukkan untuk mengurusi persoalan teknis Pemilu ketimbang mengurusi persoalan etis.
Kritik itu ia layangkan saat mendatangi Kompleks DPR RI untuk membahas kejanggalan yang ditemukan di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, Selasa (26/3).
"KPU dan Bawaslu terlalu terlibat dalam soal teknis. Seolah-olah pemilu itu cuma urusan teknis. Tapi pemilu urusan etis," kata Rocky.
Lebih lanjut, Rocky menilai saat ini masyarakat lebih membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari KPU dan Bawaslu untuk mengurus Pilpres.
Ia lantas menyinggung soal kotak suara kardus yang disediakan pihak KPU dalam Pemilu 2019. Rocky menjelaskan bahwa kotak suara kardus dapat muncul karena muncul ketidakpercayaan dari publik terhadap KPU.
"Kalau saya percaya penyelenggara pemilu, mau kotak suara pakai kardus atau kertas nasi pun percaya. Lah tapi ini baja pun sekarang nggak percaya. Ini soal etis," kata dia.
Tak hanya itu, Rocky kembali mengkritik kinerja Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan kampanye Pilpres kali ini. Ia menilai kinerja Bawaslu hanya sibuk mengawasi pelanggaran yang terkait pose jari pendukung salah satu paslon capres-cawapres.
"Tugas Bawaslu hari ini adalah sibuk memeriksa jari siapa yang mengangkat, jadinya Bawasri [Badan Pengawas Jari]," kata Rocky.
Selain itu, Rocky menyatakan kondisi saat ini banyak timbul kecemasan di tengah-tengah masyarakat menjelang pemilu tiba. Ia lantas menduga kecemasan masyarakat itu sengaja dirancang untuk memanipulasi para pemilih.
"Jadi kita lihat downside dari atas, paket pemilu ini memang dirancang untuk menimbulkan kecemasan. Karena dalam keadaan kecemasan mudah untuk memanipulasi pemilih," kata dia.
Rocky pun menilai pemerintah telah kehilangan kemampuan untuk memberikan harapan yang baik kepada publik. Oleh karena itu, kerap timbul kecemasan dari masyarakat terhadap pemerintah termasuk bagi para penyelenggara pemilu saat ini.
"Kita gabungkan kejengkelan publik ini sepertinya pemerintah kehilangan kemampuan memberikan harapan kepada publik. Orang yang kehilangan harapan akan mencari cara untuk membendung kecemasan publik," kata dia.
Sumber : CNN Indonesia
Video Pilihan : Chusnul Mariyah : KPU dan Bawaslu Jangan Manja
Advertise
Halaman: