Presiden Jokowi & Rocky Gerung
Berita Nasional
Net
- Akademisi sekaligus pengamat Politik, Rocky Gerung menyinggung kabinet pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Rocky Gerung bertanggapan bahwa rezim pemerintahan Jokowi saat ini telah berantakan. Bahkan, ia blakblakan menyebut Kabinet Presiden Jokowi saat ini telah rapuh.
Hal itu diutarakan Rocky Gerung ketika menanggapi rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 mendatang.
“Memang sudah berantakan. Kabinet Jokowi sudah selesai sebetulnya, sudah rapuh,” ujar Rocky dikutip dari akun YouTube Rocky Gerung Official yang tayang, Rabu (6/4/2022) lalu.
Mantan Dosen UI itu mengatakan, jika ada satu sentuhan kecil, Kabinet Presiden Jokowi bakal runtuh. Ia juga menilai bahwa saat ini mahasiswa ingin Presiden Jokowi turun.
“Mahasiswa ingin setelah Lebaran, Ganti Presiden, itu intinya,” kata Rocky.
Rocky Gerung kemudian menjelaskan bahwa mahasiswa tidak ingin mendahului sistem elektoral 2024. Tapi kata Rocky, Istana Negara yang membuat mahasiswa ingin mengganti presiden saat ini.
“Jangan lagi nanti dianggap mahasiswa dan buruh ditunggangi,” kata Rocky.
Rocky Gerung lantas memprediksi bakal terjadi demonstrasi besar-besaran pada 11 April 2022. Jokowi minta menteri berhenti bicara tunda pemilu dan presiden tiga periode. Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akhirnya melarang menterinya bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Sebelumnya isu penundaan pemilu hingga presiden tiga periode mencuat ke publik beberapa waktu lalu. Seruan tersebut terjadi saat acara “Silaturahmi Nasional Desa 2022 yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI)” di Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.
Acara tersebut dihadiri Menko Marves Luhut Binsar Panjdaitan. Terkait hal itu, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi angkat bicara. Ia memastikan bahwa Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan akan mematuhi perintah Jokowi. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Luhut sempat ikut menggulirkan isu penundaan pemilu.
“Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan presiden,” kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (7/4/2022). Sesuai arahan Jokowi, kata Jodi, Luhut akan fokus bekerja.
Bersama jajaran menteri lainnya, Luhut turut mengawal pemulihan ekonomi yang sempat mengalami krisis akibat pandemi virus corona.
“Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin,” ucap Jodi.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi menyentil para menteri yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024. Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.
Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, nggak,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Jokowi pun meminta jajarannya untuk fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ucapnya.
Adapun wacana penundaan Pemilu 2024 digulirkan oleh sejumlah elite politik seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Luhut mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan pemilu ditunda.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.
“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (15/3/2022).
[tribunnews]
