- Presiden Joko Widodo dipandang telah menyeret Indonesia menjadi negara mafia karena menanggung akibat permainan mafia minyak goreng dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, bagi-bagi BLT pertanda bahwa rezim ini sudah sangat lemah dan tidak punya solusi serta tidak mampu bikin kebijakan.
“Makanya akhirnya jilat ludah sendiri yang semula nentang bagi-bagi BLT, nah sekarang diterapkan. Ini langkah yang salah. Karena pemerintah menyerah pada mafia minyak goreng,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/4).
Muslim menjelaskan, saat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter, minyak goreng hilang. Namun saat HET dicabut, minyak goreng langsung banjir di pasaran.
“Ini jelas permainan mafia, tapi pemerintah menyerah dan akhirnya menanggung harga minyak goreng mahal dengan bagi-bagi BLT. Ini jelas lindungi mafia. Dan Jokowi seret negara jadi negara mafia. Akibat permainan mafia negara harus tanggung akibatnya. Ini jelas salah,” bebernya.
Kebijakan bagi-bagi BLT kata Muslim, membuat para mafia tertawa terbahak-bahak di tengah rakyat menangis sambil mengantri untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yang berdampak adanya rakyat yang meninggal dunia.
“Dan Jokowi mau tampil sebagai pahlawan bela rakyat? Susah dipahami akal sehat. Dengan bagi-bagi BLT Jokowi dapat dianggap sebagai pelindung mafia atau bagian dari mafia minyak goreng itu sendiri? BLT yang dibagi-bagi itu dari mana? Saya duga BLT itu dari kenaikkan harga minyak goreng setelah HET dicabut,” jelasnya.
“Penetapan HET karena subsidi. HET dicabut diserahkan ke mekanisme pasar dan keuntungan dari mekanisme pasar itu yang dibagi-bagi ke rakyat? Jika ini benar, jelas ini mafia minyak goreng bermain dengan mafia pengelola negara,” pungkas Muslim.
[RMOL]
