Jokowi-Ma'ruf dan para wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju/Net
Abdul Hamid Info - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkap rencana kemungkinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah kursi wakil menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Rencana ini dikritik karena dianggap membuat gemuk kabinet Jokowi.
Moeldoko menyebut ada rencana Jokowi untuk menambah enam wamen untuk membantu tugas-tugas pemerintah. Namun, Moeldoko belum menjelaskan wamen tersebut akan ditempatkan di mana saja.
"Ada enam lagi rencana sih. Rencana. Tapi saya belum saya pastikan," kata Moeldoko di Rapimnas HKTI, di Dicovery Ancol Hotel, di Jalan Lodan Timur, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).
Dia mengatakan kemungkinan penambahan enam wakil menteri itu merupakan pengembangan. Saat ini sosok wamen-nya sedang dicari. Moeldoko pun meminta semua pihak menunggu saja kepastian jadi atau tidaknya penambahan wamen ini dari Jokowi.
"Untuk itu, untuk wamen sedang dicari sih," tuturnya.
Sejauh ini, setidaknya ada dua kementerian yang sudah diatur memiliki wakil menteri lewat dua Peraturan Presiden (Perpres) berbeda, yakni Perpres Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Perpres Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun, posisi wamen di kedua kementerian itu belum terisi.
Rencana tersebut langsung mendapat kritik karena dianggap malah membuat kabinet makin gemuk. Peneliti senior LIPI Siti Zuhro menilai rencana itu bisa mengganggu birokrasi, apalagi jika hanya memenuhi politik akomodasi.
"Dengan penambahan wamen yang sangat banyak, tentunya akan berpengaruh terhadap kelincahan birokrasi. Apalagi kalau rekrutmen itu didasarkan atas kepentingan politik akomodasi belaka. Ini akan mengganggu kinerja birokrasi," kata Siti.
Kabinet gemuk Jokowi ini dianggap bakal menyulitkan birokrasi yang minim struktur tapi kaya fungsi. Seharusnya, lanjut dia, jabatan sekjen hingga dirjen bisa didorong untuk membantu kerja menteri.
"Dengan pemilu langsung dan banyaknya dukungan politik plus tim sukses, birokrasi pascapemilu jadi tambun/gembrot," katanya.
Meski demikian, Siti menyadari ada pos-pos kementerian yang memang memerlukan posisi wamen. Dua di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Dia juga mengatakan penambahan kursi wamen akan berpengaruh terhadap pemborosan anggaran negara. Apalagi fasilitas wamen sama dengan yang diterima oleh menteri.
"Pastinya berpengaruh terhadap anggaran karena wamen pejabat yang satu poin di bawah menteri. Fasilitas yang diterima juga tak jauh dari yang diterima menteri," jelasnya.
Kritik juga datang dari PKS yang merupakan oposisi pemerintah. Penambahan kursi wamen dinilai bisa menghambat kerja Jokowi lima tahun ke depan.
"Langkah ini justru dapat membuat niat kerja, kerja, dan kerja Pak Jokowi jadi terhambat masalah koordinasi. Saya jadi bertanya, apa maksud Pak Presiden? Rakyat berhak tahu," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Mardani memaklumi penunjukan menteri dan wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dia mengatakan seharusnya langkah pemerintah tak bertabrakan dengan niat perampingan birokrasi. Dia menyebut kabinet pemerintahan yang gemuk berpotensi membuat bengkak anggaran.
"Rakyat berhak menilai apa ini tidak bertabrakan dengan niat merampingkan birokrasi. Belum lagi pos anggaran yang dikeluarkan," jelasnya.
PAN turut mengkritik rencana tersebut. Menurut PAN, jumlah wamen yang ada saat ini saja sudah gemuk dan boros.
"Dengan 12 wamen saja sudah gemuk dan boros. Apalagi hendak ditambah lagi 6 wamen. Dari sisi belanja APBN, pertama para wamen itu harus disiapkan kantor. Ukuran dan kemewahannya tentu harus di atas kantor dirjen dan di bawah menteri. Kalau saja kemewahan kantor menteri dan dirjen tertentu dibuka ke masyarakat, saya yakin banyak yang tercengang, dan bisa marah," kata Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo.
Dradjad juga menyoroti rencana penggemukan wamen disebutnya terjadi saat pertumbuhan ekonomi sedang stagnan. PAN menilai, Jokowi harus mengurungkan rencananya penambahan wakil menteri, bahkan kalau bisa dikurangi.
"Tambah lagi, penerimaan pajak sedang sangat seret. Dari target APBN 2019 sebesar Rp 1578 triliun, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru sekitar Rp 1000 triliun. Masih kurang Rp 500 triliun lebih, sementara sisa waktu hanya 2 bulan lagi," jelasnya.
Kritik tersebut pun langsung direspons pihak Istana. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan rencana penambahan tersebut dilakukan untuk penajaman prioritas.
"(Untuk) keperluan penajaman prioritas," kata Fadjroel.
Dia mengaku belum mengetahui jumlah wakil menteri yang akan ditambah Presiden Jokowi. Fadjroel menegaskan posisi wamen merupakan kekhususan. Sudah ada 12 wamen di Kabinet Indonesia Maju.
"Wakil menteri itu untuk tugas khusus, seperti Pak Surya Tjandra Wamen Agraria, yang khusus menangani konflik agraria. Kemudian Wamen BUMN menangani pembiayaan, Wamen Pertahanan untuk industrialisasi pertahanan. Jadi ada kekhususan dan prioritas tugas," papar Fadjroel.
Sejauh ini, Jokowi sudah memiliki 12 wamen di 11 kementerian. Mereka ialah:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong
7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.[dn]
Advertise
Halaman: