Advertise
Perdana Menteri Inggris Boris Johson
Abdul Hamid Info - Anggota parlemen Inggris pada Senin (28/10) menolak upaya Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengadakan pemilihan umum awal pada 12 Desember mendatang. Johnson diketahui memang mendorong pemilu diadakan lebih awal supaya upaya memecahkan kebuntuan politik atas Brexit bisa segera dilaksanakan.
Sebanyak 299 anggota parlemen memang memberikan suara mendukung usulannya, dengan 70 menentang. Meskipun demikian ia tidak mendapatkan dukungan dari dua pertiga dari 650 anggota parlemen yang disyaratkan oleh hukum untuk meloloskan keinginan tersebut.
Oposisi utama Partai Buruh sebagian besar abstain. "Karena mayoritas yang dibutuhkan belum tercapai, para noes memilikinya," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat John Bercow seperti dikutip dari AFP, Selasa (29/10).
Johnson yang jengkel dalam menanggapi hasil tersebut mengatakan pemilih akan menemukan situasi yang benar-benar membingungkan. Ia bersumpah untuk mengakhiri "kelumpuhan" atas kepergian Inggris dari Uni Eropa.
"Dengan satu atau lain cara, kita harus melanjutkan ke pemilihan," katanya kepada anggota parlemen.
"Nanti malam ini pemerintah akan memberikan pemberitahuan penyajian tagihan pendek untuk pemilihan pada 12 Desember sehingga kami akhirnya bisa menyelesaikan Brexit. Rumah ini tidak bisa lagi menyandera negara ini. Jutaan keluarga dan bisnis tidak dapat merencanakan masa depan karena ini, "katanya.
Johnson menjalankan pemerintahan Konservatif minoritas. Dia mendorong pemilihan umum untuk mencoba mengamankan mayoritas di parlemen yang akan memungkinkan dia untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menyetujui kesepakatan perceraiannya dengan Brussels.
Para pemimpin UE sebelumnya pada hari Senin menyetujui perpanjangan ketiga untuk proses Brexit sampai 31 Januari 2020. Johnson dengan enggan menerima ini tetapi mendesak mereka untuk tidak memberikan waktu lagi setelah itu.[cnn]
Halaman: