Abdul Hamid Info - Roda pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah berjalan 100 hari, terhitung sejak dilantik 20 Oktober 2019. Banyak wajah baru dan sejumlah wajah lama di barisan menteri Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Jokowi ini.
Komposisi kabinet dihuni kalangan profesional sekitar 58 persen, dan kalangan partai politik 42 persen.
Perjalanan 100 hari kerja Jokowi pada periode kedua ini tak lepas dari kontroversi para menteri. Beberapa menteri Jokowi terekam melontarkan pernyataan yang membuat gaduh.
Anak buah Jokowi pertama membuat gaduh di tengah masyarakat adalah Menteri Agama Fachrul Razi. Baru sepekan dilantik, Fachrul mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.
Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan. Selain soal cadar, Fachrul juga mempermasalahkan aparatur sipil negara (ASN) memakai celana cingkrang.
Pernyataan Fachrul memantik pro dan kontra. Namun, lebih banyak kritik yang diterima pensiunan jenderal bintang empat itu. Pada akhirnya, setelah banyak menuai kritik, Fachrul meminta maaf kepada masyarakat, meski merasa tak salah dengan rencananya itu.
"Kalau itu menimbulkan beberapa gesekan-gesekan ya mohon maaf. Rasa-rasanya enggak ada yang salah rasanya. Mungkin saya mengangkatnya agak terlalu cepat," kata Fachrul.
Direktur Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas menyebut menteri lainnya yang turut memancing kontroversi adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Tito sempat melontarkan ingin mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara langsung. Ia menyorot biaya politik yang mahal dalam setiap pelaksanaan, khususnya modal dari calon maupun partai pengusung. Tito juga menyebut pilkada langsung membuka potensi konflik di tengah masyarakat.
Rencana evaluasi ini sempat memunculkan isu mekanisme pilkada kembali dilakukan oleh DPRD masing-masing wilayah. Mantan Kapolri itu pun langsung mengklarifikasi bahwa evaluasi terhadap pilkada ini bukan mengembalikan proses pemilihan ke DPRD.
"Mendagri sempat membuat langkah yang bisa mendorong proses demokrasi ini mundur. Tetapi itu segera reda setelah, Mendagri mendapat reaksi negatif dari publik, secara nasional," kata Abbas kepada CNNIndonesia.com.
Abbas mengatakan anak buah Jokowi lainnya yang menimbulkan kontroversi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurutnya, Yasonna sudah offside dalam merespons kasus dugaan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjerat calon anggota DPR dari PDI-P Harun Masiku.
Ia menyebut Yasonna bermain dua kaki dalam merespons kasus Harun, yang kini telah dipecat sebagai kader partai banteng itu.
"Dia bermain di dua kaki, di satu sisi sebagai pejabat negara, di sisi lain sebagai pejabat partai politik. Tentu jelas dia tidak akan independen," ujarnya.
Abbas lantas mengritik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang tak bersikap keras terhadap Yasonna. Mengingat Yasonna berada di bawah koordinasi Mahfud. Menurutnya, Mahfud seharusnya berani menegur Yasonna.
"Kalau kita berharap ada penegakan hukum, untuk menjamin stabilitas politik Indonesia ke depan, maka harusnya Menko Polhukam ini memastikan supaya tim di bawahnya bersifat independen dan parsial," tuturnya.
Ia menyadari posisi Mahfud yang sulit meski memiliki kualifikasi tinggai memimpin Kemenko Polhukam. Abbas menyebut Mahfud harus berhadapan dengan kalangan partai politik dan profesional berbasis militer.
Seperti, kata Abbas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berlatar belakang polisi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berlatar belakang militer, ditambah Yasonna yang merupakan 'anak kesayangan' Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Kinerja Pak Mahfud ini jauh lebih rumit, membutuhkan negosiasi, dan kolaborasi yang sangat baik, apakah sejauh ini cukup efektif, saya belum melihat itu," ujarnya.
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai sosok kontroversi lain adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin. Isnur menyebut Burhanuddin justru mengubur harapan pengungkapan kasus HAM masa lalu.
Burhanuddin diketahui mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang terjadi pada medio 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Kesimpulan itu, kata Burhanuddin, berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR.
"Ini meneruskan seperti yang dulu, nampaknya untuk proses pengusutan HAM ini seperti yang sebelumnya," kata Isnur kepada CNNIndonesia.com.
Isnur mengatakan Jokowi padahal telah memerintahkan Mahfud untuk memproses kasus HAM masa lalu. Namun, kata Isnur, pada 100 hari kerja Jokowi ini, masyarakat dihadapkan pada fakta bahwa tak ada keseriusan penanganan kasus HAM masa lalu.
"Jadi masih jauh panggang dari api lah. Saya kira tidak kongkret kemajuannya," ujarnya.
Selain Burhanuddin, Isnur mempertanyakan sikap Mahfud dalam merespons kasus HAM masa lalu hingga pemberantasan korupsi. Padahal, kata Isnur, banyak yang diharapkan dari sosok Mahfud ketika masuk dalam pemerintahan.
"Kami mengharapkan sebetulnya, dia profesional, profesor, tau masalah korupsi, tapi di 100 hari pemerintahan, malah cenderung mengafirmasi, apa kebijakan-kebijakan Jokowi, bukan mengkritisi ya," tuturnya.[cnn]
Advertise
Halaman: